Bupati Kuansing H Sukarmis menegaskan, program pembangunan yang dilaksanakan saat ini untuk generasi yang akan datang. Untuk itu, diharapkan dukungan dari semua kalangan agar program pembangunan itu berjalan dengan lancar. Hal itu dikatakannya pada pengukuhan IKKS Pekanbaru, beberapa waktu lalu.
Disebutkannya, kepada warga Kuansing yang tinggal diluar Kuansing dan di Kuansing sendiri agar memberikan masukan. Pembangunan infrastruktur, baik jalan dan jembatan yang digesa penyelesaiannya bertujuan untuk memperlancar arus barang, dan jasa yang akan memberikan dampak pada perbaikan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan lancarnya arus barang dan jasa, hasil pertanian masyarakat akan mudah dipasarkan. Dengan demikian harga jual hasil bumi masyarakat akan bersaing dengan kompetitor dari luar.
Begitu juga dengan lancarnya perhubungan, arus barang yang masuk juga akan lancar dan berdampak pada harga jual kepada masyarakat yang juga rendah.
Tidak hanya infastruktur katanya, Pemkab juga terus menggesa pembangunan bidang lainnnya, seperti bidang perekonomian. Pembangunan ekonomi rakyat dilakukan melalui pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan lainnya. mad. Source:Riaumandiri.com
Pembangunan Untuk Generasi akan Datang
Jalan Kotorajo-Benai Rusak Parah
Pemerintah Kabupaten Kuansing diminta segera melakukan langkah-langkah perbaikan ruas jalan lingkar Benai-Kotorajo Kecamatan Kuantan Hilir. Pasalnya, ruas jalan tersebut mengalami rusak parah.
Hampir setiap hari ada mobil masyarakat yang lewat terpuruk. Ini dikatakana Yandi salah seorang warga Kotorajo Kecamatan Kuantan Hilir kepada Riau Pos, Rabu (12/5) di Teluk Kuantan. Menurutnya, ruas jalan tersebut statusnya adalah ruas jalan kabupaten. Sehingga sudah sewajarnya pemerintah segera melakukan penanganan atau perbaikan.
Karena ruas jalan tersebut menjadi satu-satunya akses jalan menuju 13 desa di seberang Sungai Kuantan di Kecamatan Kuantan Hilir melalui jalan darat. Menurutnya, meski saat ini masih bisa dilalui, tetapi kondisinya sudah rusak.
Warga yang melintas harus berhati-hati memilih jalan yang banyak berlubang. Parahnya, ketika musim hujan, ruas jalan tersebut di beberapa titik yang paling parah rusaknya menjadi sangat rawan. Becek dan rawan menjebak kendaraan roda empat yang melewatinya.
Ruas jalan ini, kata Yandi, juga menjadi satu-satunya akses yang menjadi penghubung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang masih dalam pemekarannya di tingkat kabupaten. ‘’Ini juga satu-satunya ruas jalan yang menghubungkan 13 desa di seberang Sungai Kuantan Kecamatan Kuantan Hilir yang akan dimekarkan,’’ tambahnya.
Dikatakannya, pembangunan di desa-desa seberang Sungai Kuantan Kecamatan Kuantan Hilir, tambah Yandi yang juga salah seorang tokoh pemuda masyarakat setempat, harus digesa Pemkab Kuansing. Pasalnya, pembangunan di wilayah ini di nilai sangat lambat. Masih banyak akses jalan yang belum terhubung, jalan yang belum diaspal, jembatan yang rusak serta beberapa sarana dan fasilitas pelayanan public lainnya.
Karena ini, kata Yandi, akan berdampak pada percepatan pembangunan di Kabupaten Kuansing khususnya di Kecamatan Kuantan Hilir dan peningkatan ekonomi masyarakat. Source: Riaupos.com
Anggota DPRD Rohul Kunker ke Kuansing
Perhatian Pemkab Kuansing terhadap kesejahteraan guru dan pegawai di lingkungan Pemkab Kuansing, termasuk alokasi bantuan dana tunjangan kependidikan di bawah Departemen Agama (Kementerian Agama-red) yang sudah dilaksanakna selama ini, menjadi perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Pasalnya, Kabupaten Rohul baru pada 2009 lalu mengalokasikan dana untuk honor atau bantuan tunjangan untuk gharim. Sementara Kabupaten Kuansing, sudah memberikan bantuan pada guru kependidikan dibawah nauangan Departemen Agama, mulai dari guru MDA, guru surau, gharim serta guru PNS di bawah nauangan Depag.
Ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Rohul Anggota DPRD Kabupaten Rohul H Hasanuddin Nasution SH bersama Ketua Komisi III DPRD Rohul Rusli SSos dan anggota Komisi III DPRD Rohul lainnya, dalam dialog dengan Pemkab Kuansing, Rabu (12/5) di ruang multimedia kantor bupati.
Dialog ini dipimpin Sekda Drs H Zulkifli MSi, Wakil Ketua DPRD Kuansing Sardiyono AMd, Asisten I H Ridarman SH MM, sejumlah kepala dinas, badan, kabag di lingkungan Pemkab Kuansing. Sebelumnya, rombongan anggota DPRD Rohul ini sempat diterima Bupati Kuansing H Sukarmis dan melakukan foto bersama di tangga Kantor Bupati Kuansing.
Ketua DPRD Rohul H Hasanuddin Nasution SH mengatakan, maksud kedatangan mereka ke Kabupaten Kuansing adalah bermaksud untuk bertukar fikiran dengan Kabupaten Kuansing soal bantuan guru MDA di Kabupaten Rohul yang saat ini berjumlah sekitar 500 orang. Masalahnya, keberadaan mereka mendapatkan honor yang masih kecil. Sementara DPRD dan Pemkab Rohul ingin membantu kesejahteraannya.
Namun persoalannya, bagaimana sistemnya dan apa payung hukumnya, ini sedang dicari komisi III DPRD Rohul. ‘’Kami dengar, Pemkab Kuansing sudah melaksanakannya terlebih dahulu,’’ ujarnya di dalam pertemuan dengan Pemkab Kuansing.
Sekda Kuansing Drs H Zulkifli mengatakan, kebijakan membantu memberikan tunjangan pada tenaga kependidikan di bawah naungan Departemen Agama sudah dilaksanakan Pemkab Kuansing sejak 2006 lalu.
Pemberian bantuan tunjangan tersebut, didasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Dirjen BAKD) Nomor 903/210/BAKD tertanggal 27 Februari 2006 tentang dukungan dana APBD. Selain itu, sebagai upaya menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun yang merupakan agenda nasional yang wajib mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh pihak, baik oleh masyarakat maupun pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kuansing, kata H Zulkifli, memberikan tunjangan kepada tenaga kependidikan melalui APBD pada belanja tidak langsung kode rekening belanja hibah. Yaitu, bantuan tunjangan pegawai dalam rangka pengembangan Syiar Islam.
Jumlah yang dibantu Pemkab Kuansing saat ini sebanyak 165 orang tenaga kependidikan di bawah naungan Departemen Agama RI yang ditugaskan di Kabupaten Kuansing dengan status PNS yang di sesuaikan dengan golongan. Golongan IV sebanyak 39 orang Rp1,5 juta per bulan. Golongan III sebanyak 98 orang dengan bantuan Rp1.250.000,0 juta per bulan, dan golongan II sebanyak 28 orang dengan besaran Rp1 juta per bulan dengan total bantuan Rp2.508.000.000 per tahunnya.
Jembatan Lubuk Jambi Kab.Kuansing Batal Dilanjutkan
Pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yang dimaksudkan sebagai pengganti jembatan Lubuk Jambi yang ada sekarang, dipastikan batal untuk dilanjutkan. Pasalnya, seluruh material tiang pancang sisa pembangunan jembatan sudah diambil kembali pihak Pemerintah Provinsi Riau pekan kemarin.
Tak ada lagi sisa material jembatan yang tersisa di lokasi sejak tertunda pekerjaannya 2008 lalu. Anggota DPRD Riau asal Kuansing Muhammad Dunir SAg juga terkejut dengan hal itu. ‘’Saya diberitahu masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik, kalau sisa material tiang pancang sudah di bawa pergi tanpa tahu kemana dibawanya,’’ kata Muhammad Dunir pada Riau Pos, Sabtu (15/5) malam ketika menghadiri pelantikan pengurus IKKS Pekanbaru di Ratu Mayang Garden Hotel Pekanbaru.
Dunir yang berasal dari Kecamatan Kuantan Mudik ini mempertanyakan kemana perginya dan dibawanya sisa material tiang pancang pembangunan Lubuk Jambi II ini. Apakah memang sudah pasti tidak akan dilanjutkan lagi dan apa persoalannya.
Sebagai anggota DPRD Riau, Dunir berencana akan meminta penjelasan pada pihak Pemprov Riau melalui dinas terkait. Karena, kondisi jembatan Lubuk Jambi yang ada sekarang sudah melewati batas umur teknisnya. Sehingga sudah selayaknya diganti.
‘’Memang ketika itu, ada persoalan soal pembebasan lahan yang buntu. Tetapi seharusnya, tim Pemkab Kuansing terus melakukan pendekatan pada masyarakat, bukan sebaliknya membiarkan begitu saja. Ini sarana masayarakat yang harus dilanjutkan,’’ ujarnya.
Terkait dengan itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Mineral Kuansing Sabri SSos di tempat yang sama secara terpisah membenarkan kalau sisa material tiang pancang pembangunan Lubuk Jambi II tersebut sudah di ambil kembali Pemrov Riau.
‘’Sekarang, tiang-tiang pancang tersebut dialihkan ke Japura Rengat, Kabupaten Inhu yang juga tengah memerlukannya,’’ katanya.
Pembangunan jembatan Lubuk Jambi II ini, kata Sabri tertunda akibat tak tuntasnya persoalan sosial dan pembebasan lahannya. Sehingga, tidak bisa dilanjutkan. Ganti rugi lahan dan persoalan sosial yang menyebabkan pembangunannya tak bisa dilanjutkan.
Tim Kabupaten, kata Sabri, sudah berupaya menyelesaikan soal pembebasan lahan tersebut. Tapi ganti rugi yang ditawarkan terlalu tinggi. Kendati begitu, lanjut Sabri, kemungkinan untuk dilanjutkan masih bisa. Itu bila saja, ada surat jaminan dan tertulis dari Pemkab (Bupati-red) yang menyebutkan kalau persoalan pembebasan lahan dan sosial sudah tuntas. ‘’Pihak Departemen PU masih menunggu surat itu hingga bulan Agustus 2010,’’ ujarnya.
Jembatan Sungai Tolang Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Putus Total
Jembatan sungai tolang Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi putus total. Jembatan ini, sejak dua pekan ini sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Akibatnya, masyarakat setempat harus melansir hasil produksi perkebunan sawit dan karet dengan menggunakan gerobak.
‘’Masyarakat Desa Pangkalan Indarung terpaksa melansir hasil perkebunan sawit dan karet mereka dengan menggunakan gerobak meniti jembatan tersebut,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Kuansing Jon Tikal kepada Riau Pos, Selasa (18/5) di Gedung DPRD Kuansing.
Jon Tikal mengatakan, Komisi C bahkan sudah menerima pengaduan secara tertulis dari Pemerintah Kecamatan Singingi yang disampaikan melalui surat Nomor 600/PMD/2010/146 tertanggal 27 April 2010. Posisi jembatan kayu ini berjarak lebih kurang 12 Kilometer dari ruas Jalan Muara Lembu.
Menurut laporan warga, jembatan yang terbuat dari kayu tersebut bagiannya sudah hancur, sehingga tidak bisa lagi di lalui kendaraan roda dua dan roda empat. Masyarakat terpaksa meniti jembatan di atas kayu setapak untuk mengangkat hasil produksi tanaman perkebunan sawit, karet dan lainnya melintasi jembatan dengan sebuah gerobak.
Kondisi ini tidak saja akan menghambat mobilisasi hasil perkebunan dan pertanian masyarakat sebagai mata pencaharian mereka. Akan tetapi juga akan menghambat aktivitas masyarakat setiap harinya.
Sejauh ini, Komisi C DPRD Kuansing belum turun melakukan peninjauan lapangan. Namun dalam waktu dekat, Komisi C akan turun untuk melakukan peninjauan ke lapangan. Diakuinya, posisi jembatan tersebut berada di ruas Jalan Lintas Muara Lembu-Pangkalan Indarung-Hulu Kuantan yang statusnya adalah ruas jalan provinsi.
Namun mengingat begitu pentingnya, keberadaan sarana jembatan tersebut, Jon Tikal, meminta agar Pemkab Kuansing melakukan langkah-langkah penanganan darurat. Sehingga, akses lalu lintas masyarakat Desa Pangkalan Indarung, ke Muara Lembu yang menjadi ibu Kota kecamatan Singingi atau lainnya bisa kembali lancar dan tidak terhambat. ‘’Kita berharap pemkab segera melakukan langkah penanganan darurat,’’ ujarnya.
Laporan DESRIANDI CANDRA, Teluk Kuantan
desriandicandra@riaupos.com Sorce: Riaupos.com
Sukarmis Kembali Pimpin Tarbiyah Islamiyah
Di arena Musyawarah Cabang (Muscab) III Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kuansing yang dilangsungkan Rabu (19/5) di Balai Pertemuan Adat Teluk Kuantan, H Sukarmis kembali terpilih untuk yang kedua kalinya memimpin salah satu organisasi Islam terbesar di Kabupaten Kuansing tersebut.
Langkah H Sukarmis untuk menduduki jabatan posisi Ketua Umum Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kuansing periode 2010-2015, berjalan mulus. Pasalnya, seluruh peserta Muscab sepakat mengajukan H Sukarmis yang nota benenya adalah Bupati Kabupaten Kuansing saat ini sebagai calon tunggal.
‘’Peserta Muscab sepakat, mengajukan beliau (H Sukarmis-red) sebagai calon tunggal. Secara otomatis, beliau langsung menjadi Ketua Umum Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kuansing untuk kedua kalinya dan sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur,’’ kata Sekretaris Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kuansing Samsi SE yang dikonfirmasi Riau Pos, disela-sela pelaksanaan Muscab.
Sementara, untuk penyusunan kepengurusan harian secara lengkap termasuk sekretaris umum, Samsi menyebutkan adalah wewenang dari Ketua Umum Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kuansing terpilih.
Muscab III Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kuansing dihadiri pula Wakil Ketua Drs H Ramli Khatib Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau, Aliman Ibrahim MA serta beberapa orang pengurus lainnya. Kegiatan ini diikuti pengurus daerah TI Riau, pengurus cabang Tarbiyah Kabupaten Kuansing 36 orang, PAC, unsur PC Perwati dan Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI) dengan jumlah sebanyak 105 orang. Selain itu, hadir sebagai peninjau unsur agama, pendidik dan tokoh masyarakat yang kesemuanya berjumlah sebanyak 115 orang.
Ketua Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau yang diwakili Wakil Ketua Drs H Ramli Khatib mengatakan, program kerja Tarbiyah ke depan betul-betul dapat menyentuh kepentingan masyarakat kecil di desa-desa, terutama umat Islam. Karena, pengurus Tarbiyah Islamiyah Riau masih menerima laporan tentang desa yang terpaksa meminjam penyelenggaraan jenazah dari luar desa lain, khatib yang tidak ada.
Karena itu, program TI bagaimana menumbuhkan ulama-ulama di desa yang bisa menjadi pembimbing dalam penyelenggaraan salat jenazah, khatib, pembaca doa dan lainnya. Sementara, desa terus berkembang dan dimekarkan. ‘’Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. ‘’Yang disebut Tarbiyah adalah pendidikan, dakwah, serta kegiatan sosial lainnya,’’ ujarnya.
Pengurus Tarbiyah Islamiyah Riau menilai kalau Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kuansing telah menunjukkan keberhasilan dari cabang-cabang lain di Riau. Sudah banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini.
Sementara Bupati Kuansing H Sukarmis yang membuka muscab ini mengatakan, kalau sejak kepemimpinanya dengan Mursini, sejak 2006 lalu sudah memberikan bantuan honor bagi guru MDA, khatim, gharim, imam. Ini sudah dicanangkannya ketika akan maju dalam Pilkada Kuansing.
Sebagai upaya untuk menyemarakan masjid, musala dan surau. Langkahnya dengan mewajibkan anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP harus bebas buta aksara Alquran dengan mendapatkan sertifikat dari MDA.
Di tahun-tahun pertama, sebanyak hampir 5.000 orang santri MDA se-Kabupaten Kuansing diwisuda. Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun selanjutnya. Pemkab juga memberikan bantuan bagi organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Kuansing yang dianggarkan dalam APBD Kuansing. Yang kesemuanya itu, adalah untuk mengembangkan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kuansing. Source: Riaupos.com
